PRAKTEK PROFESIONALISME DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL GURU DI SULAWESI SELATAN

Oleh: H. Hasan, S.Pd, M.Pd, Ph.D
(Tenaga Pendidik di SMAN 3 Pangkep)

Disajikan pada Seminar Internasional Agupena Kab. Barru 27-28 April 2019
Di Islamic Centre Kabupaten Barru

Pengenalan
Pemerintah Indonesia telah secara agresif bergerak maju dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif untuk menghadapi perdagangan bebas secara global (Sutanto, 2013). Pemerintah telah berusaha untuk memobilisasi sumber daya manusia dalam meningkatkan stabilitas nasional. Dalam upaya mencapai kemandirian dan stabilitas seperti itu, pengembangan pendidikan menjadi prioritas dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang sangat besar (Bappenas, 2010). Secara khusus, pemerintah mulai merevitalisasi seluruh apsek termasuk SDM di dunia pendidikan yakni guru. Setiap negara mengadopsi strategi berbeda dalam merekrut guru sebagai tenaga kerja profesional. Oleh karena itu, paper ini membahas praktik profesionalisme guru dan kegiatan pengembangan profesional guru untuk mengidentifikasi program alternatif, desain, dan strategi untuk menjadi guru profesional di tingkat sekolah menengah di Sulawesi Selatan. Ini akan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dan guru untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan mengajar. Bahkan, kedua variable ini duharapkan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman untuk menjadi guru profesional. Selain itu, ini juga dapat menginspirasi semua guru untuk beralih dari perspektif tradisional ke paradigma baru dalam mengajar.
Latar Belakang
Saat ini, sebagian besar negara membutuhkan calon guru yang memiliki kualifikasi akademik yang baik. Selain itu, dalam memprofesionalkan tenaga pengajar, Departemen Pendidikan Indonesia telah mengidentifikasi beberapa gejala yang mengindikasikan rendahnya kualitas di antara guru-guru Indonesia. Sebelumnya, Sudarminta (2000) telah mengungkap kelemahan beberapa guru di ruang kelas seperti; (i) kurangnya penguasaan materi yang diajarkan, (ii) ketidaksesuaian antara bidang studi guru yang dipelajari dan diajarkan, (iii) kurangnya cara mengajar dan otoritas yang efektif di depan siswa, (iv) motivasi dan dedikasi yang rendah untuk menjadi seorang pendidik sejati, (v) kurangnya kedewasaan emosional, kemandirian pemikiran, dan penentuan sikap sebagai pendidik di mana sebagian besar guru masih hanya melayani sebagai guru; (vi) tingkat intelektual siswa yang memilih lembaga keguruan relatif rendah dibandingkan dengan mereka yang masuk universitas. Adapun kekurangannya, Ingersoll (2007) menyarankan bahwa pembuat kebijakan harus fokus pada dua pendekatan umum; pertama, memastikan semua mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berkualifikasi di bidang pendidikan dan kedua, memasok guru yang kurang mata pelajaran dengan merekrut guru baru yang berkualifikasi atau melakukan pemerataan guru. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan kuantitas dan kualitas guru di daerah perkotaan dan pedesaan di Sulawesi Selatan (Maklassa, 2014).
Rendahnya pencapaian pendidikan guru di kalangan guru di Indonesia merupakan dampak dari kondisi rekrutmen sebelumnya yang mengharuskan lulusan sekolah menengah atas dan diploma untuk memasuki profesi ini (Bjork, 2003). Di Sulawesi Selatan, Pusat Statistik Pendidikan mengidentifikasi 19,41 persen guru dengan kualifikasi di bawah sarjana (DEPDIKNAS, 2012). Selain itu, diperdebatkan apakah kualifikasi ini sudah cukup bagi guru untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam dan keterampilan tinggi untuk memenuhi kebutuhan siswa. Selain itu, itu kontras dengan sebagian besar negara dengan kinerja terbaik yang hanya merekrut kandidat dengan kinerja akademik terbaik dan menyiratkan bahwa guru mereka harus memiliki gelar master (Tuovinen, 2008).
Selain itu, mengidentifikasi kelemahan mengawasi atau mengevaluasi pengaruh kinerja guru adalah bagian dari profesionalisasi. Meskipun guru diawasi, mereka tidak mendapatkan umpan balik sebagai refleksi untuk perbaikan. Selanjutnya, Schacter (2000) menemukan bahwa sektor publik Indonesia ditantang untuk memperbaiki kelemahan sistem evaluasi dan orientasi penilaian kinerja. Secara alami, ini memastikan program pengajaran berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan ketika guru mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk diterapkan di sekolah. Tidak diragukan lagi, evaluasi adalah salah satu cara untuk memperbaiki program dan kebijakan publik (Guerrero, 1999) sementara evaluasi secara teratur dapat menjadi dasar bagi guru untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam praktek pengajaran mereka.
Selain itu, banyak situasi yang membuat para guru di Indonesia tidak bersemangat untuk fokus pada kinerja mereka dalam mengajar, membuat mereka tidak berdaya, dan juga mengabaikan visi mereka sebagai pendidik (Bjork, 2005). Dia mengamati bahwa evaluasi guru hanya berfokus pada hal-hal manajerial seperti bagaimana melaksanakan ujian, komitmen untuk upacara bendera, menghadiri pertemuan, dan kondisi birokrasi lainnya tetapi tidak mengevaluasi kinerja mengajar di antara guru. Ini berarti bahwa peningkatan kemampuan mengajar diabaikan tetapi mereka diharuskan untuk mengikuti perintah dan berkomitmen pada peraturan pemerintah, serta memburu target kurikulum. Memecahkan masalah kondisi seperti itu, kepala sekolah sebagai manajer perlu mendefinisikan kembali budaya di lingkungan kerja. Sementara itu, Mantja (2002) berpendapat bahwa guru dapat memperoleh persyaratan di atas jika ada manajemen pendidikan yang baik untuk membangun rasa profesionalisme manusia mereka. Guru dan kepala sekolah harus proaktif untuk memulihkan dan mengembangkan bakat, potensi, dan minat individu. Dalam hal ini, kepala sekolah harus peduli dan menyadari kebutuhan profesionalisme guru termasuk; (i) keterlibatan guru berdasarkan kepribadian, bakat, dan prestasi mereka sendiri untuk mendapatkan promosi, (ii) pengembangan guru secara simultan, (iii) peningkatan kolaborasi guru dengan kepala sekolah.
Selain itu, profesionalisme guru mengacu pada kualitas pribadi, pengetahuan, keterampilan, dan lingkungan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sering ditandai dengan lingkungan kerja sekolah yang tidak mendukung suasana kolaboratif dan kolegial untuk tumbuhnya profesionalisme (Hilferty, 2008; Locke, 2001; Reeves, 2007; Rizvi dan Elliot, 2007; Wood, 2007; Garret, 2010). Selain itu, kurangnya kolaborasi dan budaya pendampingan di antara para guru untuk memecahkan masalah dikelas. Sebaliknya, praktik mengajar yang baik dapat dicapai dengan mendorong praktik kolaboratif untuk membahas permasalahan yand muncul, serta berbagi ide, dan kerja kolektif untuk menentukan strategi yang efektif (Becker dan Riel, 1999). Glazer (1999) juga menegaskan bahwa kolaborasi antara guru di dalam dan di luar sekolah menentukan kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. Berkolaborasi meningkatkan profesionalisme guru karena mereka dapat menguraikan pengetahuan yang berbeda tentang strategi dalam menerapkan desain pengajaran (Purba, 2005). Oleh karena itu, guru harus memastikan keberhasilan siswa dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, orang tua, tenaga kependidikan, dan tenaga profesional pendidikan lainnya. Temuan ini mengingatkan kita akan kekuatan kerja tim dalam lingkungan kerja untuk memperkaya strategi serta kualitas pengajaran dan pembelajaran.
Secara individual, sejumlah faktor memang menghambat peningkatan profesionalisme guru. Cheng May Hung sebagaimana dinyatakan dalam (Townsend dan Bates, 2007) menegaskan bahwa ada tiga titik kesengsaraan yang dihadapi oleh guru di Indonesia sebagai negara berkembang termasuk; (1) beban kerja berat yang menyebabkan guru kurang memiliki waktu untuk persiapan; (2) dukungan kepala sekolah, kebijakan dan sistem manajemen di sekolah; (3) sumber daya sekolah yang tidak memadai. Demikian juga di Kanada, guru ditantang untuk mengintegrasikan pembelajaran ke dalam pekerjaan mereka (ATA, 13 September 2011). Selain itu, keterbatasan waktu juga diakui oleh Wilms (2002) bahwa dalam layanan pembelajaran siswa, guru tidak punya banyak waktu untuk bekerja secara kolektif. Sebagai profesional, guru harus mampu mengelola sistem sekolah, sumber belajarnya, serta merencanakan waktu dengan baik berdasarkan profesi dan kebutuhan pribadi. Mereka membutuhkan komitmen untuk menyeimbangkan waktu mereka dalam melayani siswa dengan kehidupan pribadi mereka sehari-hari.
Sementara itu, sebuah penelitian oleh Misbahuddin (2013) menemukan faktor perbedaan menghambat pengembangan profesi guru di Sulawesi Selatan, yaitu; (1) kurangnya kesadaran di kalangan guru dalam mengembangkan profesi secara berkelanjutan; (2) Waktu yang tidak cukup sehingga tidak serius dalam pelatihan; (3) kurang bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dalam mengajar karena peserta memiliki keterampilan dasar yang tidak relevan, dan (4) kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap kegiatan Forum Guru-Mata Pelajaran atau MGMP. Sejalan dengan Nielsen (1996), beberapa peserta dalam pengembangan profesional memiliki pengetahuan dasar yang berbeda sehingga menghasilkan hal-hal yang tidak berguna untuk pengembangan kompetensi mereka dalam mengajar.
Secara umum, ada banyak guru yang tidak memenuhi syarat di Sulawesi Selatan karena keterbatasan akses dan sumber daya terutama di daerah pedesaan. Mereka jarang mendapatkan pelatihan formal dan kurikulum terbaru yang menghambat pengetahuan dan keterampilan mengajar mereka (Saluling, 2009). Hingga saat ini, pelatihan guru merupakan tantangan dalam mendukung profesionalisme guru karena pemerintah memiliki keterbatasan. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memperkaya kualitas pendidikan dengan memperkuat pelatihan bagi para guru, tetapi gagal untuk menentukan tingkat komitmen dan investasi dalam pengembangan profesional guru, dan dengan demikian gagal menghasilkan kinerja yang lebih baik (Nielsen, 1996). Secara keseluruhan, fokus pelatihan smestinya berasal dari hasil refleksi dan evaluasi, sedangkan teori dan praktik yang diajarkan dalam pelatihan harus relevan dengan kebutuhan sekolah dan lebih menekankan pada metode dan praktik mengajar.
Selain itu, Susilo Bambang Yudhoyono, presiden Republik Indonesia pada tahun 2012 menyatakan keprihatinannya pada Hari Guru bahwa meskipun sebagian besar guru mendapatkan penghasilan tambahan dari sertifikasi dan insentif lain dari pemerintah daerah dan pusat,  berstatus sebagai guru profesional, dan mendapatkan lebih banyak pelatihan, mereka masih menunjukkan komitmen dan antusiasme yang tidak stabil terhadap pekerjaan mereka. Selain itu, anggota DPRD di Sulawesi Selatan menyoroti bahwa kualitas guru bersertifikat tidak memenuhi harapan. Parlemen menyesali bahwa banyak guru bersertifikat kurang disiplin untuk mengajar dan bahkan menurun dalam kualitas profesional yang mempengaruhi proses belajar siswa (BKM, 17 Mei 2014). Oleh karena itu, pemegang otoritas dalam pendidikan, pengawas sekolah dan kepala sekolah perlu mendukung para guru, sedangkan para guru harus berefleksi secara teratur untuk meningkatkan komitmen, keahlian, dan inspirasi mereka dalam mengajar. Selain itu, Toh et al. (2006) dan Watt & Richardson (2008) percaya bahwa komitmen dan motivasi sangat signifikan terhadap perilaku seorang guru.
Masalah kompleksitas pengembangan guru di Indonesia telah mendorong perhatian saya untuk mempelajari aspek profesionalisme guru dan pengembangan profesional guru untuk mendapatkan model alternatif untuk pengembangan guru profesional. Bagian di bawah ini membahas bagaimana para guru di Indonesia memandang profesionalisme mereka untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan praktek mereka melalui pengembangan profesional guru. Masalah-masalah ini ditunjukkan guna mengklarifikasi konteks tersebut di Indonesia untuk memfasilitasi pemahaman di antara pembaca tentang dua variabel yang mendasarinya.
Pembahasan
Ada beberapa pengalaman dan fakta yang bisa menjadi gambaran bagaimana profesionalisme dan pembangunan profesionalisme guru di Indonesia. Guru masih banyak yang belum mendapatkan pengalaman kerja yang komprehensif dan belum diberikan bimbingan professional dalam karir mereka. Selain itu, pihak yang berkepentingan belum meletakkan dasar yang kuat untuk membudayakan pembelajaran seumur hidup bagi guru; serta keinginan yang kuat untuk melakukan refleksi dan evaluasi diri secara berkelanjutan untuk profesi mereka sendiri.
Dalam hal implementasi profesionalisme guru dan prakteknya dalam menjalankan profesinya, penulis mencoba untuk menggambarkan tingkat kompetensi pedagogik dan karakteristik profesional guru dalam prakteknya. Temuan ini menguraikan tingkat kompetensi pedagogis yang mendasar bagi guru dalam mentransmisikan pengetahuan dan kecakapan hidup bagi siswa. Dimensi keterampilan pedagogis, keterampilan mengajar guru dalam menggunakan sumber belajar dan media masih di bawah keterampilan lainnya, begitu juga dalam mengelola lingkungan belajar dengan menjaga interaksi yang baik dalam proses belajar mengajar. Meskipun demikian, penguasaan bahan ajar diposisikan sebagai kompetensi yang baik, namun menjadi masalah utama dalam keterampilan pedagogik di antara guru sekolah menengah di Sulawesi Selatan. Sementara itu, beberapa guru melakukan pengajaran tanpa mengevaluasi dan mengembangkan konten berdasarkan kebutuhan siswa serta beradaptasi dengan kemampuan siswa.
Selanjutnya, analisis profesionalisme yang terkait dengan karakter dalam sikap dan perilaku menunjukkan bahwa sebagian besar guru telah menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam menjalankan tanggung jawab, komitmen, dan penampilan mereka sebagai etika profesi. Sebaliknya, mereka harus menunjukkan lebih banyak dalam memfasilitasi keberhasilan siswa dalam belajar dan mencapai tujuan sekolah. Guru harus sadar dalam mempraktikkan profesionalisme sebagai pendidik termasuk perilaku dan sikap dimana mereka harus menempatkan kepentingan siswa di atas kepentingan pribadi dengan berharap untuk datang ke sekolah setiap hari, dan menetapkan standar tinggi bagi siswa. Tiga karakteristik yang memiliki signifikansi positif untuk prestasi siswa dan untuk karir guru. Meskipun demikian, karakteristik profesional lainnya diperlukan seperti yang telah diusulkan dalam perilaku etis profesi.
Akhirnya, guru harus aktif dalam kegiatan belajar melalui pengembangan profesional sebagai ruang untuk menyegarkan dan mempromosikan praktek dan kinerja mereka di kelas. Ada banyak jenis inisiatif seperti melalui belajar mandiri dan pelatihan dalam jabatan untuk mengarahkan siswa mendapatkan prestasi yang lebih tinggi. Mereka memiliki kreativitas dan inovasi yang baik untuk belajar ketika mereka mencoba hal-hal baru di kelas mereka. Selanjutnya, mereka tampak aktif memperbarui pengetahuan melalui penelitian atau memperbarui informasi di forum ilmiah. Kalau tidak, banyak guru mungkin tidak menyadari peran mereka sebagai agen perubahan di antara siswa, kolega, dan masyarakat. Pemerintah diharapkan lebih sadar akan pengakuan untuk guru seperti fasilitas dan kesejahteraan dalam mendorong kinerja yang lebih baik.
Aspek Pengembangan Professional Guru
Terkait dengan praktek pengembangan profesional guru, dukungan dan kendala untuk meningkatkan profesionalisme harus diketahui. Praktik tersebut meliputi jenis kegiatan pembelajaran baik secara formal maupun non-formal. Program pembelajaran/pelatihan formal sebagian besar dilakukan oleh pemerintah seperti pelatihan dalam jabatan, lokakarya, pendampingan, peningkatan kualifikasi pendidikan, dan forum guru atau MGMP. Program-program tersebut mungkin berdampak pada kepercayaan diri, kinerja, dan kompetensi mereka, tetapi itu membutuhkan perbaikan secara terus-menerus untuk hasil yang maksimal. Beberapa guru menyatakan bahwa itu kurang efektif karena mereka mengabaikan beberapa aspek pengembangan profesional yang efektif. Pembelajaran yang berhasil untuk guru harus mempertimbangkan beberapa hal seperti fokus konten pembelajaran, durasi, koherensi dengan kebijakan, pembelajaran aktif, dan partisipasi kolektif. Selain itu, paper ini juga mengidentifikasi dukungan bagi keberhasilan guru dalam mencapai status profesional. Mereka membutuhkan kebijakan yang meningkatkan profesionalisme mereka seperti keuangan dan fasilitas yang memadai, jaminan dan peluang untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Di sisi lain, semua pihak bertanggung jawab untuk mengatasi kendala mereka dalam profesionalisme dan praktik pengembangan profesional seperti motivasi diri dan komitmen untuk menjadi pembelajar seumur hidup, tersedianya waktu dan peluang untuk belajar dan mencerminkan kegiatan mereka, dan sistem birokrasi.



 Professionalisme
Guru

Keterampilan
Pedagogik
Sikap dan perilaku yang baik
Memiliki Motivasi diri, komitmen, dan pola fikir yang baik
 



















Gambar 1: Aspek Dalam Praktek Professionalisme Guru
Selanjutnya, dukungan dari pemerintah, dan masyarakat (Orangtua Siswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, profesional, dan perusahaan) perlu mempromosikan proses guru menjadi profesional. Ada empat jenis dukungan yang diperlukan guru untuk menjadi profesional; (1) kebijakan untuk mengarahkan guru menjadi pribadi yang kreatif, aktif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri; (2) dukungan moral untuk memperkuat potensi, komitmen, dan motivasi mereka secara mental sebagai profesi yang mulia; (3) dukungan infrastruktur untuk memudahkan dan memfasilitasi dalam melaksanakan tugas mereka untuk kegiatan administrasi, pengajaran dan pembelajaran, evaluasi, dan mencerminkan kinerja yang lebih baik; serta (4) dukungan keuangan sebagai biaya untuk semua kegiatan dan sebagai hadiah dalam menghargai upaya mereka untuk melakukan yang terbaik bagi siswa. Selain itu, guru harus berpengalaman dengan kegiatan pembelajaran yang beragam untuk mempromosikan rasa kreativitas dalam merancang strategi pembelajaran dan merasakan peserta didik seumur hidup.

Fokus pada pengetahuan,  keterampilan dan penampilan

Pengembangan Professional
Desain pembelajaran yang beragam
Dukungan kebijakan, moral, fasilitas, dan keuangan
Waktu untuk berlatih dan melakukan refleksi
 


















Gambar 2: Aspek dalam Praktek Pengembangan Profesional

Semua pihak harus disinergikan untuk mengatasi kendala yang memperlambat  pencapaian target maksimal seperti waktu dan biaya untuk bergabung dengan kegiatan pengembangan profesional, sistem birokrasi untuk meningkatkan peluang di bidang pekerjaan, teknologi, dan sumber daya sebagai media untuk mencapai tujuan pendidikan, motivasi diri serta komitmen untuk bekerja dengan siswa, kolega, pemegang kebijakan, dan masyarakat. Dengan demikian, semua dimensi di atas mempengaruhi pengembangan guru dalam proses dinamis yang dapat memengaruhi pengajaran dan pembelajaran, lembaga pendidikan, dan kebijakan pemerintah. Ini juga menciptakan sistem yang baik dan fleksibel dalam mengembangkan guru profesional. Saat ini, pemerintah daerah kurang peka dalam menciptakan peluang belajar guru walaupun mereka memiliki tanggung jawab untuk membangun kompetensi guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.
Kesimpulan
Bukti dari analisis diatas telah menunjukkan berbagai persepsi guru terkait dengan konsep profesionalisme dan kegiatan pengembangan profesional khususnya guru sekolah menengah negeri yang telah sertifikasi. Dapat disimpulkan bahwa sebagai guru profesional, mereka terbukti memiliki perilaku dan sikap teladan sebagai ciri di luar dan di dalam kelas di antara siswa dan kolega. Menuju profesi, karakter didorong dalam menunjukkan komitmen dan tanggung jawab mereka untuk melakukan peningkatan diri sebagai kontribusi nyata bagi pembelajaran siswa. Oleh karena itu, kompetensi pengetahuan tentang pengajaran mata pelajaran diperlukan untuk menunjukkan profesionalisme dalam profesi guru. Selain itu, para guru juga dituntut untuk meningkatkan kompetensi pedagogik mereka dalam mengajar untuk membantu siswa mencapai pengetahuan dan keterampilan untuk kehidupan masa depan mereka. Namun, pemerintah harus memberikan dukungan terus-menerus dengan membangun sistem standar yang tepat untuk membantu semua guru mendapatkan standar tinggi dan pengakuan status profesional.






ProfesionalismeTeacher

Sikap dan perilaku yang teladan

Keterampilan pedagogic dalam mengajar

Dukungan Moral dan Penghargaan


Kompetensi Pengetahuan

 














Gambar 3: Kebutuhan Dalam Praktek Guru Profesional

Melakukan kegiatan belajar profesional yang efektif adalah upaya lain untuk membawa guru mencapai status profesional. Namun demikian, perlu akuntabilitas sistem birokrasi pemerintah daerah dan pusat melalui kebijakan kesejahteraan, sistem penganggaran serta fasilitas berdasarkan kebutuhan mereka. Selain itu, terkait dengan kompetensi guru, pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan, berbagai kegiatan pembelajaran dalam pengembangan profesional harus diperkuat dan didukung. Keseriusan dan komitmen dari para pemangku kepentingan terkadang menjadi pertanyaan besar karena hanya di atas kertas. Konsistensi dalam mendukung guru mendorong inovasi dalam praktik mengajar untuk peningkatan pribadi dan karier sebagai anggota komunitas sekolah. Kepastian, keamanan, dan jaminan dari pemerintah dan pihak lain merangsang kreativitas guru untuk berubah di tingkat individu, organisasi sekolah, dan kehidupan sosial.



Pengembangan Profesional Guru

Kebutuhan Fasilitas atau Sarana


Sistem Pendanaan


Dukungan Kebijakan Pemerintah

Kegiatan Belajar yang Beragam

 

















Gambar 4: Kebutuhan dalam Praktek Pengembangan profesional
Temuan ini juga mengidentifikasi beberapa kendala untuk praktek profesionalisme guru dan pengembangan profesional. Guru harus menjaga komitmen, perilaku dan sikap mereka sebagai profesional dalam melakukan tugas mengajar mereka. Selain itu, guru harus memiliki waktu  untuk mengevaluasi diri dan melakukan refleksi terhadap kegiatan mengajar mereka. Berikut lima apsek dalam membangun guru professional:

Dimensi Inti Guru Profesional
Syarat yang dibutuhkan menjadi Guru Profesional


Guru Profesional
Keteladanan dalam Sikap dan Perilaku
1.    Pembelajar sepanjang hayat
2.    Komitmen
3.    Tanggung Jawab
4.    Penampilan
5.    Kreatif
6.    Innovatif
Kegiatan dalam Pengembangan Profesional Guru
1.    Kulifikasi Pendidikan
2.    Pelatihan
3.    Workshop
4.    Mentoring and coaching
5.    Belajar Mandiri
Peran Pemerintah:
1.       Kebijakan
2.       Penghargaan
3.       Sarana Pendukung
4.       Dukungan Dana
1.1    Reformasi sistem birokrasi
2.1  Penghargaan Materi dan non-materi
3.1      Ketrsediaan Sumber Belajar
4.1      Ketersediaan dana untuk kegiatan belajar mengajar
Penguasaan Keterampilan Mengajar
1.    Pengembangan materi pembelajaran
2.    Mendesain Kegiatan Pembelajaran
3.    Mengintegrasikan IT dalam Pembelajaran
4.    Mengorganisikan kegiatan belajar
5.    Mengaplikasikan teknik evaluasi yang reliabel
Kompetensi Pengetahuan
1.    Mengaplikasikan pengetahuan kontemporer atau ide-ide baru dalam pembelajaran
2.    Melakukan penelitian tindakan kelas
3.    Meng-update materi pembelajaran


Daftar Pustaka
Bappenas, (2010). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-1014. Jakarta: Indonesia.
Becker, H. J. and Riel, M. M. (1999).  Teacher Professionalism and the Emergence of Constructivist-Compatible Pedagogies.  University of California, Irvine.  http://www.crito.uci.edu/TLC/findings/special_report2/index.htm.
Bjork, C. (2003). Local Responses to Decentralisation Policy in Indonesia. Comparative Education Review, 47(2), 184-216.
Bjork, C. (2005). Indonesian Education: Teachers, Schools, Central Bureaucracy. New York and London: Routledge.
BKM. (2014). Fraksi Golkar Soroti Kinerja Guru Bersertifikat. Di update, Sabtu 17 Mei 2014. http://m.beritakotamakassar.com/index.php/sulselbar/27169--fraksi-golkar-soroti-kinerja-guru-bersertifikasi.html.
Depdiknas. (2012). Standar Sarana Prasarana Pendidikan. Jakarta: Indonesia.
Garret, Kristi. (2010). Professional Learning Communities Professional Learning Culture to Root. California School.
Glazer, J. (1999). Considering the Professional Community: An Analysis of Key Ideas, Intellectual Roots, and Future Challenges.  Paper Presented at the American Education Research Association, Montreal, Canada, April, 1999.
Guerrero, P. R. (1999). Evaluation Capacity Development: Comparative Insight from Colombia, China and Indonesia. In  Boyke, and Lemaire, D. (Eds.), Building Effective Evaluation Capacity: Lessons from Practice. New Brunswick: Transaction Publisher.
Hilferty, Fiona, (2008). Teacher Professionalism and Cultural Diversity: Skill, Knowledgwe and Values for Changing Australia. The Australian Educational Researcher. Vol. 35, No.3.
Ingersoll, Richard M. 2007. Misdiagnosing the Teacher Quality Problem. Research in Education Policy and Finance. University of Pennsylvania.
Locke, Terry. (2001). Questions of Professionalism Change: Transformation in Education. Vol. 4, No. 2. pp. 30-50.
Maklassa (2014). Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Sarana dan Prasarana Terhadap Kinerja Guru dan Kualitas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan, Unpublished dissertation. Universitas Muslim Indonesia. Makassar.
Mantja, Willem. (2002). Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran. Malang: Wineka Media.
Misbahuddin. (2013). The Development of Teacher Profession. Thesis. Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. April.
Nielsen, Dean H. 1996. Reform to Teacher Education in Indonesia: Does More Mean Better?. Research Paper. World Bank Teacher Development Project.
Purba, Janulis P. (2005). Action Research to Increase Teacher’s Professionalism in Engineering. The fifth Comparative Education Society of Asia Biennial Conference. University Kebangsaan Malaysia.
Reeves, Jenny. (2007). Inventing the Chartered Teacher. British  Journal  of  Educational Studies. Vol. 55, No. 1. Pp. 56-76.
Rizvi, Meher and Elliot, Bob. (2007). Enhancing and Sustaining Teacher Professionalism in Pakistan. Teachers and Teaching: Theory and Practice. Vol. 13, No. 1, pp. 5-19.
Schacter, M. (2000). Sub Saharan Africa: Lessons from Experience in Supporting Sound Governance. In Kusek, J. Z., and Rist, R.C. (2004). Ten Steps to a Result Based Monitoring and Evaluation System: A Handbook for Development Practitioners. Washington D.C.: The World Bank.
Sudarminta J. 2000. Tantangan dan Permasalahan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium ketiga dalam A. Atmadi dan Y. Setiyaningsih (editor) Transformasi Pendidikan: Memasuki Milenium ketiga. Yogyakarta:Kanisius. Cetakan 1. Hal.3.
Sutanto (2013). Kebijakan dan Program Pendidikan Menengah Tahun 2013. Jakarta.
Toh, K.-A., Ho, B.-T., Riley, J. P., & Hoh, Y.-K. (2006). Meeting the Highly Qualified Teachers Challenge. Educational Research for Policy and Practice, 5, 187–194.
Towsend, T and Bates, Richard (Eds.). (2007). Handbook of Teacher Education: Globaization, Standards, and Professionalism in Time of Change. Netherlands: Springer.
Tuovinen, Juhani E. (2008). Teacher Professionalism: Viewpoints on Best Practice, the Case og Finland. AARE 2008 Conference, Brisbane, Australia.
Watt, H. M. G., & Richardson, P. W. (2008). Motivations, Perceptions, and Aspirations Concerning Teaching as a Career for Different Types of Beginning Teachers. Learning and Instruction, 18, 408–428.
Wood, Diane R. (2007). Professional Learning Communities: Teachers, Knowledge, and Knowing. Theory into Practice. Vol. 46, No. 4, pp. 281-290.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.